Bengkalis - Sungguh aneh ulah Kepala Cabang (Capem) Bank Riau Kepri (BRK) Sungai pakning, Bengkalis, Riau, Badraini dikonfirmasi keluhan warga karena dana bantuan bibit sawit Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) yang merupakan upaya pemerintahan Jokowi terhalang kebijakannya dia malah memblokir WhatsApp (WA) wartawan.

"WA kami juga diblok bang," akat 5 orang wartawan di Riau, Jumat (15/5.20).

Sebelumnya, Ketua Kelompok Tani Raih Kemenangan Kabupaten Bengkalis, Riau Idris mengeluhkan kebijakan Kepala cabang pembantu (Capem) Bank Riau Kepri (BRK) Sungai Pakning yang menghambat program Pemenrintahan Jokowi.

Gara-gara pihak bank belum mentransper dana bantuan bibit sawit Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) yang merupakan upaya pemerintahan Jokowi mengangkat ekonomi rakyat dari perkebunan sawit, akibatnya bibit sawit jenis topas menjadi langka karena sudah diboking petani lain.

"Gara-gara dana BPDP-KS untuk PSR sebesar Rp. 25 per hektare ditahan pihak oknum BRK maka kami sekarang tidak lagi bisa beli bibit berkualitas murah," katanya. 

Katanya secara admiststrasi semua syarat antara pihak bank dan pihak ke tiga Dinas Perkebunan dengan petani sudah dilengkapi, tapi dana itu tak kunjung cair.

"Jika dana ditahan kapan kami bisa mulai tanam sawit, sedangkan pemerintah pusat menargetkan untuk sesegera mungkin dilaksanakan penanaman sawit. Apalagi saat ini bibit unggul jenis Topas ini harganya sedang turun karena terdampak pandemi corona," ujar Idris kecewa.

Dengan ditahannnya dana PSR oleh pihak BRK maka 3 tahun kedepan hasil panen bibit sawit saat ini yang seharusnya sudah panen seperti yang ditargerkan pemerintah pusat harus meningkat kini menjadi kandas.

"Kandas sudah program Jokowi meningkatkan kesejahtraan rakyat melalui petani sawit, kalau pimpinan Capem BRK Sungai pakning masih bersikeras menahan dana PSR tersebut," katanya.

Sebelumnya Presiden Jokowi menyebutkan, perkebunan sawit rakyat seluas 500 ribu hektare harus dapat diremajakan dalam tiga tahun agar ekonomi masyarakat petani sawit terangkat.

Seperti diketahui program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) merupakan upaya pemerintahan Jokowi untuk mengembangkan perkebunan kelapa sawit rakyat di sejumlah Kabupaten.

Apalagi Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) sudah merancang strategi untuk mendukung akselerasi Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), dimana maksut pemerintah melakukan penggantian tanaman tua atau tidak produktif dengan tanaman baru sesuai dengan prinsip-prinsip GAP (good agricultural practices).

Sementara itu Kepala Divisi Pemungutan Biaya dan Iuran CPO BPDPKS, Lerifardiyan menjelaskan
dana PSR bukan berasal dari APBD, sebab dana ini merupakan APBN yang masuk dalam  pendapatan Badan Layanan Umum ( BLU ) yang berasal dari PNBP Pungutan ekspor CPO dan turunannya.

Artinya dan tersebut bukan milik Pemkab Bengkalis di Capem Bank Riau Kepri Sungai Pakning.

Target Jokowi tahun 2020 hingga tahun 2022 produktivitas kebun sawit petani harus meningkat signifikan, Bahkan presiden republik Indonesia melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah meminta Kementerian Pertanian (Kementan) selaku lembaga yang mengeluarkan rekomendasi teknis (rekomtek) dalam program PSR dapat mempermudah prosedur persyaratannya.**

Banyak kalangan mengatakan, pimpinan Bank Riau Kepri Bengkalis perlu mengetahui bahwa sesuai arahan Presiden republik Indonesia Joko Widod, program PSR menjadi penting untuk dilaksanakan guna mewujudkan keberlanjutan dari perkebunan sawit serta industri turunan sawit.

"Dicairkan lebih cepat lebih baik kenapa dipersulit, sepertinya pimpinan bank Riau Kepri cabang Bengkalis ini gagal faham dalam penyalurannya dana program tersebut," kata pemerhati Lingkungan (PL) Matteus S.**