Bengkalis - Seperti dihebohkan media belakangan, Ketua Kelompok Tani Raih Kemenangan Kabupaten Bengkalis, Riau Idris mengeluhkan kebijakan Kepala cabang pembantu (Capem) Bank Riau Kepri (BRK) Sungai Pakning, Badraini SH, tekesan menghambat program Pemenrintahan Jokowi.

Pasalnya dari keteranga Idris, gegara dana BPDP-KS untuk PSR sebesar Rp. 25 per hektare ditahan bank BRK, sehingga petani sawit di Bengkalis sekarang tidak lagi bisa beli bibit berkualitas tapi dengan harga murah.

Menggapi hal ini Badan Eksekutif Mahasiswa se Riau Amir Aripin Arahap "berang" karena menurutnya tidak ada alasan pihak bank menahan dana petani program PSR tersebut.

"Kita minta Kejaksaan atau Tipikor Polres Bengkalis turun tangan memanggil kepala Cabang Pembantu (CAPEM) Bank Riau Kepri Sungai Pakning," katanya.

Apalagi semua syarat administrasi dari petani di Bengkalis untuk pencairan sudah lengkap, bukan mencairkan malah bicara yang bukan-bukan di media, sementara pihak media konfirmasi diblokirnya.

"Kalau bisa jangan bertele-tele jadi pimpinan, kita minta pihak trekait periksa pihak BRK," kata Amir Aripin Arahap, Ahad (17/5/20).

Dikatkan Amir, Itukan memang program Jokowi, "kok Kepala capem ini menyebut membawa nama Jokowi, Logika dong. Jangan nanti kejadian seperti mantan Kepala BRK Capem Dalu-Dalu dan tiga bawahannya Zaiful Yusri, Syafrizal dan Heri Aulia, tersangkut kasus?," kata Amir.

Namun atas hebohnya berita sebelumnya itu Badraini, mengaku pada salah satu media "benar-benar pusing", akunya bukan lantaran kredit macet yang tiba-tiba nongol akibat pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19), melainkan dia ungkap kelenger ulah ancaman oknum perusahaan rekanan sejumlah petani yang sedang menjalani program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR).

"Enggak hanya diancam, saya malah diberitakan di sejumlah media online dengan bahasa macam-macam. Bahkan untuk menakut-nakuti, oknum itu bilang kalau dia timnya Jokowi lah, orang dekatnya Jenderal (Purn) Moeldoko lah. Padahal kami murni menjalankan aturan bank. Sebab kalau sempat ada yang salah, kami yang akan bermasalah dengan hukum," Badraini mengeluh, saat berbincang dengan media tersebut, Sabtu (16/5).

"Tapi logikanya kalau tidak main "cawe-cawe" dengan petani darimana dasrnya bermasalah dengan hukum. Semua kegalauannya Kepala Capem BRK ini saya duga pernyataan memebla diri, apalagi pihak bank hanya membayarkan bukan mengawasi dan mencurigai petani," kata Amir.

Dana PSR tersendat menurut petani gara-gara pihak bank belum mentransper dana bantuan bibit sawit Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) yang merupakan upaya pemerintahan Jokowi mengangkat ekonomi rakyat dari perkebunan sawit, akibatnya bibit sawit jenis topas menjadi langka karena sudah diboking petani lain.

Kini ulah kebijakan gagal paham pihak bank ini sejumlah petani yang dapat bantuan Jokowi harus gigit jari dan menunggu kebijakan yang dinilai petani tidak jelas.

Aneh ketika dikonfirmasi Badraini bukan menjawab malah memblokir hp wartawan.**