Adertorial - Bupati Pelalawan, HM Harris, meminta pendataan yang valid dan akurat tersebut, sehingga penerima tidak tumpang-tindih maupun penerima menerima bantuan dari semua pihak.

"Kita inginkan validasi data dan keakuratannya bagi penerima bantuan berdampak langsung pasca mewabahnya covid-19," kata Bupati HM Harris.

Terutama pada Disnas sosial dimintanya mendata warga terdampak pandemi Corona Virus Disease (COVID)-19 di Kabupaten Pelalawan dengan cermat.

"Data yang valid dan akurat mampu menjadi solusi dalam pemberian bantuan kepada warga terdampak," kata Bupati Pelalawan, HM Harris, di ruangannya kemaren.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) juga mengundang seluruh pimpinan OPD guna memangkas anggaran kegiatan untuk dikucurkan ke pengggulangan Covid-19. Seluruh OPD mendapat giliran menyisir anggaran dinilai tidak terlalu penting dilaksanakan.

Bupati Pelalawan dua periode ini menyebutkan, anggaran penanggulangan Covid-19, dipergunakan untuk seluruh bidang yang terdampak. Termasuk dampak ekonomi, sosial, hingga rumah tangga masyarakat hingga mereka kehilangan pekerjaan maupun pendapatan.

"Makanya Kita ingatkan, data jangan tumpang-tindih, perusahaan-perusahaan juga ikut andil memberikan bantuan juga diminta berkoordinasi dengan Gugus Tugas. Selain bantuan dari dianggarkan, juga ada bantuan dari Propinsi maupun pusat untuk progaram-program sudah berjalan. Jangan sampai seharusnya berhak menerima malah tidak terdata," tegas Bupati Harris.

Pemkab masih melakukan penyisiran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dimiliki masing-masing OPD atau bidang gugus tugas Covid-19 Pelalawan.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pelalawan, kata Bupati Harris, sudah menganggarkanan dana pencegahan dan penanganan Covid-19 sejumlah Rp 63 miliar.**