Line Pekanbaru - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau dinilai tidak mampu mengelola Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) seperti diamanahkan UU. Buktinya, gaji guru bantu SMA/SMK se-Riau belum dibayar sejak pengelolaannya diambilalih Pemprov Riau.

"Ini menjadi kekhawatiran kita di dewan dulu. Ketika hearing, mereka (Pemprov Riau, red) mengaku siap. Tapi nyatanya gaji guru bantu saja belum dibayar. Ini menyangkut hidup guru lho," tutur Ade Hartati, Anggota DPRD Riau dari Partai Amanat Nasional (PAN), di Pekanbaru, Jumat (21/4).

Walau begitu, Ade berterima kasih karena Pemprov Riau berjanji membayar gaji guru bantu di akhir April ini. "Kalau sempat tidak teralisasi berarti Pemprov Riau tidak serius menyelesaikan masalah ini," tegasnya.

Jika itu terjadi, Ade mengancam memanggil Dinas Pendidikan Riau untuk rapat dengar pendapat.

Ade menilai Pemprov Riau belum mampu mengelola SMA/SMK seperti diamanahkan UU. Buktinya, proses pendataan ulang, verifikasi dan validasi data guru bantu sangat terlambat. "Padahal, kita dulu meminta proses pendataan itu dituntaskan sebelum Januari 2017, ketika semua pengelolaan SMA/SMK diambilalih provinsi," tukasnya. **