Pekanbaru - Bantuan Subsidi Upah (BSU), program Jokowi telah cair, tidak kurang dari 2.500 rekening untuk tahap pertama siap menerima danah hibah tersebut.

Dirut BPJS ketenagakerjaan Agus Susanto, dalam keterangannya (24/8/2020) lalu, menuturkan, "dari target 15,7 juta, yang sudah terkumpul dan kita lakukan validasi secara berlapis sebanyak 13,7 juta, masih ada 2 juta rekening yang belum terdata."

Disinyalir, lambannya kinerja Dinas Tenaga kerja dan BPJS meng update data para pekerja di daerah menjadi faktor, diperparah lagi rendahnya partisipasi pengusaha melaporkan jumlah pekerja yang layak menerima subsidi tersebut.

Padahal pekerja sangat berharap dapat bantuan ini ditengah wabah Corona yang makin menggila.

Salah satu pusat perbelanjaan besar di jalan Yos Sudarso-Rumbai, pekanbaru, merasa heran," teman-teman saya sudah cair pak, sementara kami entah kapan?," gerutu dia dengan wajah kecewa, Sabtu (29/8/20).

Lebih tragis lagi, Iqbal, karyawan salah satu hotel di jalan Tuanku Tambusai Pekanbaru , menurut karyawannya, "saya gak tau program ini pak, entah kami terdaftar atau tidak, karena kalau sakit kami berobat sendiri pak, kalau ditanya sama bos, pasti marah-marah pak," ujarnya seperti ketakutan.

Saat dikonfirmasi, pimpinan salah satu pusat perbelanjaan di jalan Yos Sudarso-Rumbai, Pekanbaru terkesan menghindar, hingga berita ini diturunkan, tidak satu pun dari pimpinan perusahaan yang berhasil dikonfirmasi.

Dari data yang dikumpulkan awak media dilapangan, diduga sejumlah perusahaan di kota Pekanbaru tidak mendaftarkan karyawannya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, akibatnya bantuan Presiden tak mereka dapatkan.

Menurut seorang aktivis perburuhan, Batara, dengan semangat mengatakan, "jangan salahkan, kalau kami berprasangka, bahwa ada kongkalikong antara pengusaha dan oknum Dinas Tenaga kerja, bagaimana tidak, undang-undang jelas mengatur ada kewajiban pengusaha (pemberi kerja) untuk mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta BPJS, sederhananya, kalau ada pengusaha yang ngeyel, harusnya ditindak, sebab itu artinya mereka tidak mendukung program pemerintah".**