Bengkulu - Kasus dugaan suap 15 PJS Kades di Provinsi Bengkulu seakan-akan leyap di telan Bumi, rakyat Lebong gelisah karena tidak tahu kejelasan kasus itu sampai saat ini, demikian keluhan ketua Organisasi Panglima Hukum Rakyat Lebong, Harlis Sang Putra, yang diterima redaksi, Kamis (15/10/20).

Sebagai warga Negara Indonesia yang taat akan hukum yang berlaku ulas Darlis, maka sudah sepantasnya aparat menjalankan dan merasakan bahwa di Negeri ini harus ada penegagakan hukum yang jelas dan tidak bertele-tele.

Dan sebagai Rakyat Indonesia yang taat akan aturan sehingga Penegak Hukum mampu terapkan aturan-aturan seadil-adilnya, "Tentunya tidak tajam kebawah, tumpul keatas. Tegakkan hukum walaupun langit runtuh akaibatnya.".

Hilangnya kejelasan Kasus Dugaan Suap 15 PJS Kades di kabupaten Lebong membuat Harlis bertanya, apakah penegakan hukum di Lebong tidak sama dengan belahan bumi Indonesia lain, atau aparatnya "membutakan mata" akan penegakan hukum. 

Alasanya sebagai Warga Lebong dan lahir di Lebong, "saya kira tidak salah kita merasakan sedih dan Berduka, bahwa informasi yang beredar di tengah masyarakat memberikan asumsi yang berbagai makna sehingga jawabanya atas pertayaan kenapa dan ada apa kasus 15 PJS Kades ini hilang di telinga masyarakat Lebong sampai hari ini."

Tidak banyak yang saya doakan semoga generasi seperjuangan calon memimpin bangsa ini mampu menghapus kegelisahan rakyat kecil Lebong.

"Kita harap kasus ini diungkap di publik agar kecurigaan warga tidakmenjurus pada fitnah nantinya. Kami masyarakat lebong doakan Kejaksaan sehat dan mengusut kasus ini," pungkas Harlis.**